SESEORANG DARI MASA LALU

SESEORANG DARI MASA LALU.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CARA BETERNAK IKAN GURAME

1. PENDAHULUAN
Gurame merupakan ikan yang memiliki pertumbuhan agak lambat namun harganya relatif meningkat setiap saat. Untuk DKI Jakarta, jenis ikan ini cocok karena tidak memerlukan air yang mengalir.
Untuk memberi petunjuk bagi masyarakat yang berminat di bawah ini diuraikan tata cara budidayanya.

2. JENIS
Jenis ikan gurame yang dikenal masyarakat berdasarkan bentuknya ada 2 (dua) yaitu: 1) Gurame angsa (soang) : badan relatif panjang, sisik relatif lebar. Ukuran
yang bisa dicapainya berat 8 kg, panjang 65 cm. 2) Gurame Jepang : badan relatif pendek dan sisik lebih kecil.  Ukuran yang dicapai hanya 45 cm dengan berat kurang dari 4,5 kg.
Jika dilihat dari warnanya terdapat gurame hitam, putih dan belang.

3. MEMILIH INDUK
Induk yang dipakai sebaiknya mencapai umur 3 tahun.
Untuk membedakan induk jantan dan betina bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:
1) Induk betina Ikan betina mempunyai dasar sirip dada yang gelap atau berwarna kehitaman, warna dagu ikan betina keputih-putihan atau sedikit coklat, jika diletakkan di lantai maka ikan betina tidak menunjukan reaksi apa-apa. Sebaiknya sudah berumur 3~7 tahun.
2) Induk jantan Ikan jantan mempunyai dasar sirip berwarna terang atau keputih-putihan, mempunyai dagu yang berwarna kuning, lebih tebal daripada betina dan menjulur.  Induk jantan apabila diletakkan pada lantai atau tanah akan menunjukan reaksinya dengan cara mengangkat pangkal sirip ekornya ke atas.
Selain mengetahui perbedaan induk jantan dan betina, perlu juga diketahui demi keberhasilan pembenihan gurame ini.
Induk telah berumur 3~7 tahun.  Berbeda dengan induk ikan tambakan, induk ikan gurame ini semakin bertambah umurnya akan mengeluarkan telur semakin banyak, perut akan membulat dan relatif penjang dengan warna badan terang. Sisik-sisiknya usahakan tidak cacat/hilang dan masih dalam keadaan tersusun rapi.
Induk betina yang cukup umur dan matang kelamin ditandai dengan perutnya akan membesar ke belakang atau di dekat lubang dubur.  Pada lubang anus akan nampak putih kemerah-merahan.  Dan apabila kita coba untuk meraba perutnya akan teras lembek.

4. PEMIJAHAN
Pemasukan air dilakukan pagi-pagi sekali, sehingga menjelang jam 10.00 kolam telah berisi air setengahnya.  Induk-induk yang telah lolos seleksi dimasukkan dalam kolam dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Perbandingan jumlah antara induk jantan dan betina biasa 1 : 1 -14. Dengan harapan induk jantan paling sedikit bisa mengawini dua ekor induk betina dalam satu tarikan.
Setelah dilepaskan dalam kolam pemijahan biasanya induk jantan tidak otomatis langsung membuat sarang, tetapi terlebih dahulu berjalan-jalan, berenang kesana-sini mengenal wilayahnya.  Setelah 15 hari sejak dilepaskan, induk jantan biasanya sudah langsung disibukkan oleh kegiatannya membuat sarang.
Garis tengah sarang biasanya kurang lebih 30 cm, yang biasanya dikerjakan oleh induk jantan ini selama seminggu (7 hari).  Setelah sarang selesai dibuat, induk jantan cepat-cepat mencari dan merayu induk betina untuk bersama­sama memijah disarang.  Induk betina ini akan menyemprotkan telur-telurnya kedalam sarang melalui lubang sarang yang kecil, kemudian jantan akan menyemprotkan spermanya, yang akhirnya terjadilah pembuahan didalam istana ijuk ini. Tidak seperti halnya ikan mas yang pemijahannya hanya beberapa jam saja, pemijahan ikan gurame ini biasanya berlangsung cukup lama.  Induk jantan bertugas menjaga sarang selama pemijahan berlangsung. Setelah pemijahan selesai, biasanya giliran induk betina yang bertugas menjaga keturunannya, dengan terlebih dulu menutup lubang sarang dengan ijuk atau rumputan kering.
Dengan nalurinya sebagai orang tua yang baik, biasanya induk betina ini menjaga anaknya dengan tak lupa mengipaskan siripnya terutama sirip ekor kearah sarang.  Gerakan sirip induk betina ini akan meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam air.  Air dengan kandungan oksigen yang cukup akan membantu menetaskan telur-telur dalam sarang.  Sebab seperti diketahui, telurpun butuh oksigen dalam prosesnya menjadi benih ikan.  Sementara dengan kasih sayang induk betina menjaga keturunanya, induk jantan akan kembali menyusun sarang dan memikat induk betina yang lainnya untuk melanjutkan keturunannya.
Dari atas kolam kita bisa mengetahui induk-induk yang telah memijah tanpa turun ke kolam dengan melihat adanya bau amis, dan terlihat adanya lapisan minyak tepat di atas sarang pemijahan.

5. PENETASAN
Penetasan telur bisa dilakukan di paso, aquarium atau pun ember-ember plastik. Cara memindahkan telur dari dalam sarang ke paso/aquarium dilakukan dengan hati-hati tidak terlalu kasar untuk menghindari agar telur tidak pecah.  Sarang bahan dari ijuk yang ada 5 cm dibawah permukaan air dan telah ditutup rapat, diangkat dengan cara dimasukkan kedalam ember yang berisi 3/4 bagian ember. Sarang menghadap ke atas dan ditenggelamkan kemudian perlahan-lahan tutup sarang dibuka, maka telur-telur akan keluar dan mengambang dipermukaan air. Selanjutnya telur diangkat dengan mengunakan piring kecil untuk dipindahkan ke pasoaquarium atau ember bak yang telah diisi air bersih yan sudah diendapkan.  Penggantian air dilakukan secara rutin agar telur-telur menetas dengan sempurna dan telur yang tidak menetas segera dikeluarkan.
Telur akan menetas dalam tempo 30 ~ 36 jam.

6. PENDEDERAN
Selama 5 hari benih-benih belum membutuhkan makanan tambahan, karena masih mengisap kuning telur (yolk sack).  Setelah lewat masa itu benih membutuhkan makanan yang harus disuplai dari luar.  Oleh karenya jika masih belum ditebarkan di kolam harus diberi makan infusoria.
Jika benih hendak ditebarkan di kolam, kolam harus dikeringkan dan dipupuk dengan pupuk kandang 1 kg/m2.  Setelah seminggu benih ditebarkan, yaitu ketika air kolam sudah berubah menjadi kehijau-hijauan.  Benih gurame umur 7 hari dapat dipasarkan kepada para pendedar dengan system jual sarang sehinga frekwensi pembenihan dapat ditingkatkan.
Padat tebar pendederan 50 ~ 100 ekor/m2, sementara kolam yang digunakan berkisar 50.250 m2.

7. PENUTUP
Meskipun pemeliharaan gurame relatif membutuhkan waktu lama namun harga jual yang tinggi tetap akan memberi keuntungan.

Posted in Uncategorized | 5 Comments

ANALISIS KASUS SENGKETA LAHAN PTUN

TOLAK GUGATAN TERHADAP BUANA ESTATE

BAB I PENDAHULUAN

Pengertian

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. TUN sendiri, menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No 51 Tahun 2009, Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menye-lenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Adapun Sengketa TUN, menurut ketentuan pasal 1 ayat 10 UU No 51 Tahun 2009, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hu-kum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepega-waian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa dalam TUN yaitu Keputusan TUN atau Beschikking. Keputusan TUN sendiri, menurut ketentuan pa-sal 1 ayat 9 UU No 51 Tahun 2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh ba-dan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, indi-vidual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum per-data.

Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Adapun Hukum Acara sendiri, menurut Kansil (1986:329) yaitu, rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan ke depan pengadilan perkara dalam arti luas berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi Hukum Acara TUN adalah bagaimana ca-ra penggugat mengajukan sengketa TUN terhadap tergugat di Pengadilan TUN.

Namun dalam kenyataannya, banyak yang belum memahami dengan jelas bahwa PTUN yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman ini adalah salah satu Pub-lic Service masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu suatu contoh analisa ka-sus agar mampu memberi sedikit pemahaman dalam memahami penyelesaian sengketa TUN ini.

BAB II PEMBAHASAN

Contoh Kasus

SENGKETA LAHAN

PTUN Tolak Gugatan terhadap Buana Estate

Senin, 30 April 2007

JAKARTA (Suara Karya): Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak guga-tan Direktur PT Genta Pranata yang diwakili direkturnya Drs Dolok F Sirait terhadap Kepala BPN (tergugat I), Kepala Kantor Pertanahan Bogor (tergugat II) dan PT Buana Estate selaku tergugat II intervensi.

Dolok Sirait selaku penggugat I dan HM Sukandi penggugat II yang diwakili kuasa hukum-nya Denny Kailimang menggugat Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Keca-matan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penjelasannya kepada wartawan, kemarin, kuasa tergugat II intervensi Drs Anim San-joyo Romansyah mengatakan, sejak awal pihaknya yakin akan dimenangkan PTUN dalam gugatan tersebut karena berada dalam posisi yang benar. Terbukti, PTUN menolak gugatan pihak penggugat,” katanya menanggapi putusan PTUN Jakarta, Kamis lalu.

Adapun obyek gugatan dalam perkara tersebut adalah SK Kepala BPN No 9/HGU/BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabu-paten Bogor atas na-ma PT Buana Estate yang diterbitkan tergugat 1 Juni 2006. Sertifikat HGU No 149/Ham-balang atas nama PT Buana Estate yang diterbitkan oleh tergugat II pada 15 Juni 2006 atas tanah seluas 4.486.975 M2.

Dalam gugatannya, penggugat menyatakan selaku pemilik/pemegang hak atas tanah seluas 2.117.500 meter persegi yang terletak di desa Hambalang, termasuk dalam bagian tanah ob-yek Surat keputusan N0 9/HGU/BPN 2006 tentang Jangka Waktu HGU atas tanah yang ter-letak di Kabupaten Bogor atas nama PT Buana Estate.

Penggugat juga menyatakan pihak paling yang berhak atas tanah seluas 211,75 Ha karena te-lah memiliki/menguasai tanah tersebut dari penguasaan penggarap yang telah menguasai dan menggarap lokasi tanah tersebut sejak sekitar tahun 1960.

Namun majelis hakim yang diketuai oleh Kadar Slamet menyatakan penerbitan HGU PT Bu-ana Estate telah sesuai dengan prosedur, demikian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hu-kum. Majelis hakim juga tidak menemukan fakta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate. Atas dasar tersebut majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan diberi waktu 14 hari untuk menentukan apakah banding atau menerima putusan tersebut.

Analisa kasus

Para pihak dalam kasus ini yaitu:

  1. Direktur PT Genta Pranata sebagai penggugat I yang diwakili direkturnya Drs Dolok F Sirait
  2. HM Sukandi sebagai penggugat II yang diwakili kuasa hukumnya Denny Kailimang

MELAWAN

  1. Kepala BPN sebagai tergugat I
  2. Kepala Kantor Pertanahan Bogor sebagai tergugat II
  3. PT Buana Estate sebagai tergugat II intervensi.

Menurut S. Prajudi Atmosudidjo, birokrasi (bureavcracy) atau Administrasi Negara atau tata Usaha Negara (TUN) meliputi tiga hal, yaitu:

1. aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan)

2. fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional

3. proses teknis peyelenggaraan undang-undang.

Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitas pejabat birokrasi atau aparatur negara yang menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional, atau operasional. Keputusan maupun tindakan pejabat birokrasi itu dapat dilawan melalui berbagai bentuk peradilan Administrasi Negara.

Adapun yang dikategorikan pejabat birokrasi atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) menurut ketentuan pasal I angka 8 UU No 51 tahun 2009, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan dan bukan pula nama resminya, melainkan fungsi urusan pemerintah, maka oleh Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/ pejabat birokrasi.

Menurut ketentuan Pasal 53 UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyatakan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud diatas adalah:

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Maka dengan hal itu, Penggugat mengajukan sengketa ini ke PTUN Jakarta.

Kompetensi Pengadilan TUN terdapat dua macam kompetensi, yaitu:

1) Kompetensi Absolut, yaitu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili;

Agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek dari perkara tersebut berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 haruslah berupa Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a)  Penetapan Tertulis

Berdasarkan penjelasan pasal ini, penetapan tertulis yang dimaksud terutama me-nunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Dalam kasusu ini, penetapannya yaitu Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

b)  dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat ekse-kutif. Dalam Kasus pihak yang mengeluarkan keputusan adalah Kepala BPN tentang Pembe-rian Jangka Waktu HGU atas tanah. Sehingga dalam Kasus unsur ini terpenuhi.

c)  Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Dalam Kasus isi dari keputusan yang dikeluarkan Kepala Surat Keputusan Kepala BPN tergugat I yang mengeluarkan kepu-tusan tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga dalam Kasus unsur ini telah terpenuhi.

d)  Bersifat Konkrit

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan TUN tersebut ditu-jukan. Dalam Kasus Keputusan Tata Usaha Negara yang dilahirkan oleh Tergugat I bersifat konkrit karena berwujud yaitu Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 ten-tang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga unsur ini terpenuhi.

e)  Bersifat individual

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam Kasus keputusan yang dilahirkan oleh Tergugat I bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum melainkan hanya kepada objek tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga unsur ini terpenuhi.

f)   Bersifat Final

Artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Ka-sus, keputusan  yang dikeluarkan oleh Tergugat I bersifat final karena tidak memerlukan per-setujuan dari instansi atasan maupun instansi lain mengingat kapasitas Tergugat I selaku Kepala BPN.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka jelas dan tepat apabila atas kepu-tusan yang dilahirkan Tergugat I. Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN.

2) Kompetensi Relatif, yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggalnya tergugat;

Setelah merasa terpenuhi kewenangan untuk mengajukan perkara ini ke PTUN, ma-ka Drs Dolok F Sirait mengajukan gugatan terhadap Kepala BPN. Pasalnya, Kepala BPN ter-sebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan secara sepihak SK, karena penggugat menyatakan selaku pemilik/pemegang hak atas tanah seluas 2.117.500 meter persegi yang terletak di desa Hambalang, termasuk dalam bagian tanah obyek Surat keputusan N0 9/HGU/BPN 2006 tentang Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Ka-bupaten Bogor atas nama PT Buana Estate. Penggugat juga menyatakan pihak paling yang berhak atas tanah seluas 211,75 Ha karena telah memiliki/menguasai tanah tersebut dari penguasaan penggarap yang telah menguasai dan menggarap lokasi tanah tersebut sejak sekitar tahun 1960.

Pada sidang ini dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Berdasarkan pasal 109 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 maka Putusan Pengadilan harus me-muat:

  1. Kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
  2. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pi-hak yang bersengketa;
  3. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.

Dalam putusan kasus ini, terhadap ketiga hal diatas telah terpenuhi .

Majelis hakim memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

  1. Majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Hal ini karena penerbitan HGU PT Buana Estate telah sesuai dengan prosedur, demi-kian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hukum. Majelis hakim juga tidak menemukan fak-ta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate.

  1. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan diberi waktu 14 hari untuk menentukan apakah banding atau menerima putusan tersebut.

Hal ini dikarenakan pihak penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 110 UU No. 9 Tahun 2004, yaitu Pihak yang dikalahkan untuk se-luruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah :

  1. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai;
  2. Biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemerik-saan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meski-pun pihak tersebut dimenangkan;
  3. Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan ba-gi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hal diatas dan setelah mempelajari kasus tersebut, maka saya sepen-dapat dengan putusan Majelis Hakim PTUN Bandung tersebut, karena jika dilihat alasan Ter-gugat bahwa HGU PT Buana Estate telah sesuai dengan prosedur, demikian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hukum. Majelis hakim juga tidak menemukan fakta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate.

DAFTAR PUSTAKA

C. S. T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta: 1986

Indroharto. Peradilan Tata Usaha Negar., Sinar Harapan. Jakarta: 1999

R. Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Sinar Grafika. Jakarta: 2008

S. F. Marbun. Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesi. Liberty. Yogyakarta: 1997

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No-mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment