ANALISIS KASUS SENGKETA LAHAN PTUN

TOLAK GUGATAN TERHADAP BUANA ESTATE

BAB I PENDAHULUAN

Pengertian

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. TUN sendiri, menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No 51 Tahun 2009, Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menye-lenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Adapun Sengketa TUN, menurut ketentuan pasal 1 ayat 10 UU No 51 Tahun 2009, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hu-kum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepega-waian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa dalam TUN yaitu Keputusan TUN atau Beschikking. Keputusan TUN sendiri, menurut ketentuan pa-sal 1 ayat 9 UU No 51 Tahun 2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh ba-dan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, indi-vidual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum per-data.

Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Adapun Hukum Acara sendiri, menurut Kansil (1986:329) yaitu, rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan ke depan pengadilan perkara dalam arti luas berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi Hukum Acara TUN adalah bagaimana ca-ra penggugat mengajukan sengketa TUN terhadap tergugat di Pengadilan TUN.

Namun dalam kenyataannya, banyak yang belum memahami dengan jelas bahwa PTUN yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman ini adalah salah satu Pub-lic Service masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu suatu contoh analisa ka-sus agar mampu memberi sedikit pemahaman dalam memahami penyelesaian sengketa TUN ini.

BAB II PEMBAHASAN

Contoh Kasus

SENGKETA LAHAN

PTUN Tolak Gugatan terhadap Buana Estate

Senin, 30 April 2007

JAKARTA (Suara Karya): Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak guga-tan Direktur PT Genta Pranata yang diwakili direkturnya Drs Dolok F Sirait terhadap Kepala BPN (tergugat I), Kepala Kantor Pertanahan Bogor (tergugat II) dan PT Buana Estate selaku tergugat II intervensi.

Dolok Sirait selaku penggugat I dan HM Sukandi penggugat II yang diwakili kuasa hukum-nya Denny Kailimang menggugat Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Keca-matan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penjelasannya kepada wartawan, kemarin, kuasa tergugat II intervensi Drs Anim San-joyo Romansyah mengatakan, sejak awal pihaknya yakin akan dimenangkan PTUN dalam gugatan tersebut karena berada dalam posisi yang benar. Terbukti, PTUN menolak gugatan pihak penggugat,” katanya menanggapi putusan PTUN Jakarta, Kamis lalu.

Adapun obyek gugatan dalam perkara tersebut adalah SK Kepala BPN No 9/HGU/BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabu-paten Bogor atas na-ma PT Buana Estate yang diterbitkan tergugat 1 Juni 2006. Sertifikat HGU No 149/Ham-balang atas nama PT Buana Estate yang diterbitkan oleh tergugat II pada 15 Juni 2006 atas tanah seluas 4.486.975 M2.

Dalam gugatannya, penggugat menyatakan selaku pemilik/pemegang hak atas tanah seluas 2.117.500 meter persegi yang terletak di desa Hambalang, termasuk dalam bagian tanah ob-yek Surat keputusan N0 9/HGU/BPN 2006 tentang Jangka Waktu HGU atas tanah yang ter-letak di Kabupaten Bogor atas nama PT Buana Estate.

Penggugat juga menyatakan pihak paling yang berhak atas tanah seluas 211,75 Ha karena te-lah memiliki/menguasai tanah tersebut dari penguasaan penggarap yang telah menguasai dan menggarap lokasi tanah tersebut sejak sekitar tahun 1960.

Namun majelis hakim yang diketuai oleh Kadar Slamet menyatakan penerbitan HGU PT Bu-ana Estate telah sesuai dengan prosedur, demikian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hu-kum. Majelis hakim juga tidak menemukan fakta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate. Atas dasar tersebut majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan diberi waktu 14 hari untuk menentukan apakah banding atau menerima putusan tersebut.

Analisa kasus

Para pihak dalam kasus ini yaitu:

  1. Direktur PT Genta Pranata sebagai penggugat I yang diwakili direkturnya Drs Dolok F Sirait
  2. HM Sukandi sebagai penggugat II yang diwakili kuasa hukumnya Denny Kailimang

MELAWAN

  1. Kepala BPN sebagai tergugat I
  2. Kepala Kantor Pertanahan Bogor sebagai tergugat II
  3. PT Buana Estate sebagai tergugat II intervensi.

Menurut S. Prajudi Atmosudidjo, birokrasi (bureavcracy) atau Administrasi Negara atau tata Usaha Negara (TUN) meliputi tiga hal, yaitu:

1. aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan)

2. fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional

3. proses teknis peyelenggaraan undang-undang.

Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitas pejabat birokrasi atau aparatur negara yang menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional, atau operasional. Keputusan maupun tindakan pejabat birokrasi itu dapat dilawan melalui berbagai bentuk peradilan Administrasi Negara.

Adapun yang dikategorikan pejabat birokrasi atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) menurut ketentuan pasal I angka 8 UU No 51 tahun 2009, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan dan bukan pula nama resminya, melainkan fungsi urusan pemerintah, maka oleh Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/ pejabat birokrasi.

Menurut ketentuan Pasal 53 UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyatakan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud diatas adalah:

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Maka dengan hal itu, Penggugat mengajukan sengketa ini ke PTUN Jakarta.

Kompetensi Pengadilan TUN terdapat dua macam kompetensi, yaitu:

1) Kompetensi Absolut, yaitu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili;

Agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek dari perkara tersebut berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 haruslah berupa Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a)  Penetapan Tertulis

Berdasarkan penjelasan pasal ini, penetapan tertulis yang dimaksud terutama me-nunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Dalam kasusu ini, penetapannya yaitu Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

b)  dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat ekse-kutif. Dalam Kasus pihak yang mengeluarkan keputusan adalah Kepala BPN tentang Pembe-rian Jangka Waktu HGU atas tanah. Sehingga dalam Kasus unsur ini terpenuhi.

c)  Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Dalam Kasus isi dari keputusan yang dikeluarkan Kepala Surat Keputusan Kepala BPN tergugat I yang mengeluarkan kepu-tusan tentang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga dalam Kasus unsur ini telah terpenuhi.

d)  Bersifat Konkrit

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan TUN tersebut ditu-jukan. Dalam Kasus Keputusan Tata Usaha Negara yang dilahirkan oleh Tergugat I bersifat konkrit karena berwujud yaitu Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 ten-tang Pemberian Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga unsur ini terpenuhi.

e)  Bersifat individual

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam Kasus keputusan yang dilahirkan oleh Tergugat I bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum melainkan hanya kepada objek tanah yang terletak di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga unsur ini terpenuhi.

f)   Bersifat Final

Artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Ka-sus, keputusan  yang dikeluarkan oleh Tergugat I bersifat final karena tidak memerlukan per-setujuan dari instansi atasan maupun instansi lain mengingat kapasitas Tergugat I selaku Kepala BPN.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka jelas dan tepat apabila atas kepu-tusan yang dilahirkan Tergugat I. Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN.

2) Kompetensi Relatif, yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggalnya tergugat;

Setelah merasa terpenuhi kewenangan untuk mengajukan perkara ini ke PTUN, ma-ka Drs Dolok F Sirait mengajukan gugatan terhadap Kepala BPN. Pasalnya, Kepala BPN ter-sebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan secara sepihak SK, karena penggugat menyatakan selaku pemilik/pemegang hak atas tanah seluas 2.117.500 meter persegi yang terletak di desa Hambalang, termasuk dalam bagian tanah obyek Surat keputusan N0 9/HGU/BPN 2006 tentang Jangka Waktu HGU atas tanah yang terletak di Ka-bupaten Bogor atas nama PT Buana Estate. Penggugat juga menyatakan pihak paling yang berhak atas tanah seluas 211,75 Ha karena telah memiliki/menguasai tanah tersebut dari penguasaan penggarap yang telah menguasai dan menggarap lokasi tanah tersebut sejak sekitar tahun 1960.

Pada sidang ini dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Berdasarkan pasal 109 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 maka Putusan Pengadilan harus me-muat:

  1. Kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
  2. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pi-hak yang bersengketa;
  3. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.

Dalam putusan kasus ini, terhadap ketiga hal diatas telah terpenuhi .

Majelis hakim memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

  1. Majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Hal ini karena penerbitan HGU PT Buana Estate telah sesuai dengan prosedur, demi-kian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hukum. Majelis hakim juga tidak menemukan fak-ta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate.

  1. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan diberi waktu 14 hari untuk menentukan apakah banding atau menerima putusan tersebut.

Hal ini dikarenakan pihak penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 110 UU No. 9 Tahun 2004, yaitu Pihak yang dikalahkan untuk se-luruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah :

  1. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai;
  2. Biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemerik-saan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meski-pun pihak tersebut dimenangkan;
  3. Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan ba-gi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hal diatas dan setelah mempelajari kasus tersebut, maka saya sepen-dapat dengan putusan Majelis Hakim PTUN Bandung tersebut, karena jika dilihat alasan Ter-gugat bahwa HGU PT Buana Estate telah sesuai dengan prosedur, demikian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hukum. Majelis hakim juga tidak menemukan fakta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate.

DAFTAR PUSTAKA

C. S. T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta: 1986

Indroharto. Peradilan Tata Usaha Negar., Sinar Harapan. Jakarta: 1999

R. Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Sinar Grafika. Jakarta: 2008

S. F. Marbun. Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesi. Liberty. Yogyakarta: 1997

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No-mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s